Tekanan warga lingkar tambang di Poboya kembali menguat. Kamis, 12 Februari 2026, ratusan massa mendatangi gerbang perusahaan tambang PT Citra Palu Minerals untuk meminta kejelasan komitmen perusahaan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat sekitar.
Suasana sempat memanas saat massa berupaya membuka pembatas di depan pagar perusahaan. Aparat kepolisian, TNI, serta petugas keamanan perusahaan yang berjaga terlihat berinteraksi langsung dengan massa. Namun situasi segera dikendalikan oleh koordinator lapangan sehingga aksi kembali berlangsung tertib dan kondusif.
Koordinator aksi, Amir Sidik, menyampaikan sejumlah tuntutan warga. Selain mendesak perusahaan melakukan penyesuaian wilayah kontrak karya agar sebagian lahan dapat ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), warga juga meminta adanya penyelesaian persoalan administratif yang selama ini membayangi aktivitas masyarakat di sekitar area konsesi.
Warga berharap seluruh persoalan yang berkaitan dengan aktivitas penambangan masyarakat dapat diselesaikan melalui dialog dan pendekatan yang mengedepankan musyawarah. Mereka juga meminta adanya ruang kerja sementara bagi penambang lokal hingga ada kepastian skema yang disepakati bersama.
“Selama ini masyarakat seperti terjebak dalam ketidakpastian. Mau bekerja serba terbatas, sementara solusi juga belum jelas,” ujar Amir di hadapan massa.
Ia menambahkan, sebelumnya banyak warga merasa khawatir beraktivitas karena adanya penjagaan ketat di sekitar lokasi tambang. Namun belakangan, menurutnya, sudah ada sinyal awal dari pihak perusahaan yang membuka peluang kerja sama melalui skema joint operation (JO) antara perusahaan dan masyarakat, meski belum ada kejelasan bentuk dan mekanismenya.
Aksi ini mencerminkan kegelisahan yang terus dirasakan masyarakat lingkar tambang. Bagi warga, persoalan yang terjadi bukan sekadar soal aktivitas pertambangan, tetapi juga tentang kepastian hidup, rasa keadilan, dan masa depan wilayah mereka.
